Masyarakat Tengger

| Posted by Bang Nonki

Sejak ditemukannya prasasti Tengger bertahun 851 Saka (929 Masehi), diperkuat dengan Prasasti Penanjakan bertahun 1324 Saka (1402 Masehi), diketahui bahwa sebuah desa bernama Wandalit yang terletak di pegunungan Tengger dihuni oleh Hulun Hyang (hamba Tuhan = orang-orang yang taat beragama) yang daerah sekitarnya disebut hila-hila (Suci). Oleh karena itu kawasan Tengger merupakan tanah perdikan istimewa yang dibebaskan dari pembayaran pajak oleh pusat pemerintahan di Majapahit.

Masyarakat Tengger yang taat beribadah dan menjalankan adat istiadat, memiliki hubungan historis yang sangat erat dengan Majapahit. Para raja yang bertahta dan pembesar keraton, telah memperlakukan secara khusus masyarakat Tengger yang sejak semula sangat menarik perhatian. Tidak heran jika kemudian terdapat perbedaan cirri-ciri khas antara pemeluk Agama Hindu di Tengger dengan pemeluk Agama Hindu di Bali.

Kukuh dalam mempertahankan adat istiadat selama berabad-abad, tanpa terpengaruh guncangan perubahan zaman, merupakan daya tarik bagi Ilmuwan khususnya para Anthropolog baik dalam maupun dari luar negeri, untuk mengadakan penelitian. Sehingga muncul berbagai versi sajian tulisan tentang uniknya Masyarakat Tengger di Probolinggo. Paparan itu ada yang berbentuk dongeng, cerita rakyat, serat dan kidung, legenda serta penulisan ilmiah. Ilmuwan asing yang pernah menelusuri sejarah Masyarakat Tengger adalah Nancy J Smith dan Robert W Hefner, berdasarkan versi mereka.

Masyarakat Tengger sarat dengan acara yang selalu dikaitkan dengan upacara keagamaan maupun upacara adat. Karena sesanti “Titi Luri” yang mereka pegang teguh, maka setiap upacara dilakukan tanpa perubahan persis seperti yang dilaksanakan oleh para leluhurnya berabad-abad yang lalu (“Titi Luri”, berarti mengikuti jejak para leluhur atau meneruskan Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat nenek moyang secara turun temurun).

Selain taat beribadah dan sangat patuh menjalankan adat-istiadat, Masyarakat Tengger dikenal jujur, patuh, dan rajin bekerja. Mereka hidup sederhana, tenteram, dan damai. Nyaris tanpa adanya keonaran, kekacauan, pertengkaran maupun pencurian. Suka bergotong royong dengan didukung oleh sikap toleransi yang tinggi, disertai sesuatu yang khas, karena senantiasa mengenakan “kain sarung” kemanapun mereka pergi. Tidak terbatas laki-laki, namun wanitapun juga, yang dewasa maupun anak-anak, semua berkain sarung. Masyarakat Tengger masih percaya dengan dengan roh halus, benda-benda gaib, tempat-tempat keramat serta berbagai mitos.

Kelompok-kelompok masyarakat Tengger dikepalai oleh seorang “Dukun”. Dukun-dukun tersebut dikepalai oleh Bapak Mudjono selaku Kepala Dukun. Dukun sebagai pimpinan Agama sekaligus sebagai Kepala Adat, bertugas dan bertanggung jawab dalam memimpin upacara-upacara adat. Dalam menunaikan tugasnya, Dukun dibantu oleh beberapa orang petugas yaitu:
  1. Wong Sepuh, bertugas sebagai pembantu dalam menyiapkan sesaji upacara-upacara kematian.
  2. Legen, bertugas membantu mempersiapkan peralatan dan sesaji pada upacara perkawinan.
  3. Dukun Sunat, bertugas melaksanakan khitanan anak laki-laki menjelang umur remaja. Khitan bagi anak laki-laki Tengger berbeda dengan khitan dalam Agama Islam. Khitan anak laki-laki Tengger hanya sekedar memotong sedikit kulit ujung penis.
  4. Dukun Bayi, bertugas menolong ibu yang akan melahirkan.
Memperhatikan betapa pentingnya peran dukun bagi Masyarakat Tengger, maka ditetapkan setiap desa dikepalai oleh seorang Dukun. Dukun dipilih oleh warga dengan persyaratan tertentu, yaitu:
  1. Laki-laki sudah menikah,
  2. Keturunan Dukun / titisan darah,
  3. Dapat menguasai semua mantera / adat istiadat. Ujian calon Dukun dilakukan di Poten tempat upacara adat dan dilaksanakan bertepatan dengan Yadnya Kasada.
Upacara "Melasti" (Pensucian) tempat persembahyangan dalam rangka peresmian penggunaan Poten yang dihadiri oleh umat Hindu se Jawa Timur dan Bali (kiri), upacara keagamaan dalam rangka Hari Raya Galungan di Poten (tengah), dan Padmasana yaitu tempat pemujaan (kanan).

Konon yang merupakan “Cikal Bakal” masyarakat Tengger adalah sepasang suami istri yaitu Rara Anteng (Teng) dan Jaka Seger (Ger). Perpaduan dua suku kata itulah kemudian menjadi akronim yang dikenal dengan nama TENGGER. Rara Anteng ialah seorang putri Prabu Brawijaya dengan Garwa Padmi, raja terakhir Majapahit, yang termashur memiliki wajah ayu rupawan. Ia diasuh oleh seorang Resi bernama Ki Dadap Putih, tinggal dikawasan Gunung Bromo yang pada waktu itu masih berwujud hutan belantara.

Peta lokasi tempat-tempat keramat di daerah Tengger yang dikaitkan dengan nama 25 putra-putri Joko Seger dan Roro Anteng.

Pada suatu hari, seorang Senopati berdarah Brahmana yang bernama Jaka Seger sedang menempuh perjalanan jauh melintasi daerah ini bertemu dengan Rara Anteng. Kedua muda-mudi tersebut saling tertarik dan jatuh cinta yang akhirnya dikawinkan oleh Resi Ki Dadap Putih. Sejak saat itu Rara Anteng dan Jaka Seger resmi menjadi pasangan suami-istri.

Prosesi upacara pernikahan masyarakat Tengger
Bertahun-tahun Rara Anteng dan Jaka Seger mendambakan keturunan, namun Yang Maha Kuasa belum juga berkenan mengkaruniai putra. Maka bertapalah mereka di Watu Kuta menghadap Gunung Bromo. Siang malam hanya berdoa semoga Sang Maha Agung mengabulkan permintaannya.

Suatu ketika, terjadi isyarat alam yang sangat dahsyat. Gunung Bromo berdentum hebat. Dari kawahnya menyembur api yang membiaskan sinar kemerahan, menerangi pekat malam dan menyadarkan kekhusukan Rara Anteng dan Jaka Seger yang sedang bertapa. Mereka yakin bahwa peristiwa alam dahsyat yang baru saja terjadi merupakan isyarat bahwa permohonan akan terkabul.

Namun isyarat alam itu segera diikuti oleh terdengarnya suara gaib yang mengatakan: “Bahwa kelak apabila Sang Hyang Widhi berkenan mengaruniai putra-putri, salah seorang akan dijadikan korban persembahan ke kawah Gunung Bromo”. Kembali dentuman dahsyat kawah Gunung Bromo itu terjadi, seakan menjadi saksi, bahwa terkabulnya permohonan Rara Anteng dan Jaka Seger harus ditebus dengan persembahan salah seorang anaknya ke Kawah Gunung Bromo.

Ternyata isyarat alam itu benar. Selang beberapa waktu kemudian Rara Anteng melahirkan putra pertama. Anak sulung ini diberi nama Tumenggung Klewung. Disusul kemudian dengan putra-putri berikutnya yang jumlahnya sebanyak 25 orang. Anak paling bungsu diberi nama Raden Kusuma. Kehadiran 25 putra putri tersebut sangat membahagiakan. Namun dibalik kebahagiaan itu terselip kecemasan tentang syarat yang harus dipenuhi. Rara Anteng dan Jaka Seger senantiasa menjaga putra-putrinya dengan hati-hati. Kepada mereka disarankan untuk selalu menjauhi kawah Gunung Bromo.

Ketika pada suatu hari terdengar dentuman keras dari kawah Gunung Bromo, pasangan suami istri ini kembali menjadi gundah. Mereka menangkap isyarat alam yang maknanya merupakan peringatan untuk menagih janjinya. Diam-diam ada pertentangan batin yang sangat mengusik, antara kewajiban untuk memenuhi syarat dengan naluri orang tua yang menyayangi putra-putrinya. Pada akhirnya diputuskan untuk tidak merelakan salah satu dari putra-putrinya dijadikan korban persembahan. Mereka tepis semua kecemasan, kesanggupan untuk memenuhi syarat korban persembahan secara harus di lupakan.

Sumber: Kabar Indonesia | Aisyah Ferine Oksiana Putri | 15-Nov-2009, 00:40:23 WIB

Read Users' Comments (0)

Menurut anda ini: 

Ekowisata di Kawasan Tangkuban Perahu

| Posted by Bang Nonki

Belakangan ini berkembang isu tentang kawasan Tangkubanparahu yang hendak dikelola swasta. Terjadi pertentangan karena ada perbedaan kepentingan antara pencinta lingkungan dan pengelola.

Dalam Warta Kehati, pengelolaan ekowisata bisa berjalan lancar jika ada kerja sama kantor pariwisata dan badan-badan manajemen sumber daya alam, khususnya yang membidangi hutan dan taman nasional, serta lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, usaha kecil, dan pengembangan masyarakat tradisional.
Kerja sama juga harus terjalin dengan industri pariwisata yang mapan, khususnya operator perjalanan, universitas dan lembaga penelitian, kelompok masyarakat, organisasi internasional, lembaga penyandang dana baik pemerintah maupun nonpemerintah, organisasi budaya, dan lain-lain.

Pengelola ekowisata harus mengupayakan akses untuk kesetaraan partisipasi sejak proyek dimulai. Kalau tidak, keberhasilan proyek tersebut akan terhambat di belakang hari. Bisa jadi pertentangan serupa terjadi karena pihak pengelola sudah merasa melakukan, tetapi tidak maksimal.

Pengertian ekowisata berakar dari pengertian ecotourism. Menurut Wikipedia, ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta pembelajaran dan pendidikan.

Ekowisata dapat dipahami sebagai perjalanan yang disengaja ke kawasan-kawasan alamiah untuk memahami budaya dan sejarah lingkungan tersebut sambil menjaga agar keutuhan kawasan tidak berubah dan menghasilkan peluang untuk pendapatan masyarakat sekitarnya. Jadi, mereka merasakan manfaat dari upaya pelestarian sumber daya alam.

Dampak negatif
Ada banyak definisi ekowisata yang diberikan oleh organisasi, kelompok, ataupun individu yang bergelut di bidang ekowisata. The International Ecotourism Society mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Semiloka dan Simposium Ecotourism (April 1995) dalam Sudarto (1999) memberi pengertian ekowisata sebagai kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke/di daerah-daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam. Tujuannya, selain menikmati keindahan, juga melibatkan unsur penduduk, pemahaman, serta daya dukung terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan ekowisata.

Di samping memiliki dampak positif bagi konservasi, pendidikan, dan ekonomi, ekowisata juga memiliki dampak negatif. Sumber dampak dari aktivitas wisata, menurut Siti Nuraini dalam prosiding Lokakarya Karakteristik Permasalahan Wisata Alam di TNGP, terbagi menjadi tiga faktor, yaitu pengunjung, fasilitas, dan tata letak.

Sumber dampak lingkungan akibat pengunjung yang terlihat langsung memang adalah pengunjung. Pengunjunglah yang terlihat secara langsung membuang sampah atau menimbulkan kerusakan kawasan. Dalam proses pemetaan masalah, dibahas hal-hal yang menyebabkan keberadaan pengunjung yang cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pembahasan itu memperlihatkan dua penyebab besar, yaitu karakteristik pengunjung yang tidak kompatibel dengan tujuan-tujuan konservasi dan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas. Kedua penyebab tersebut kemudian diperparah dengan kelemahan proses penegakan peraturan pengunjung.

Sementara dampak lingkungan akibat fasilitas sering kali terpusat pada perilaku pengunjung. Padahal, ternyata fasilitas adalah kontributor kerusakan lingkungan. Keberadaan fasilitas sebenarnya memang ditujukan untuk menyerap dampak lingkungan pengunjung. Akan tetapi, kesalahan penempatan, desain, dan pembangunannya justru menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Semua masalah ini menunjukkan bahwa perancang fasilitas kurang memahami desain yang berwawasan lingkungan dan kajian mengenai dampak lingkungan itu sendiri kurang dilakukan secara serius.

Dampak lingkungan akibat tata letak (site plan) merupakan awal dari permasalahan. Banyak sekali permasalahan di lokasi ekowisata, baik yang terkait dengan pengunjung maupun fasilitas, dapat ditelusuri pangkalnya dari permasalahan tata letak. Persoalan yang umum terjadi adalah penempatan fasilitas yang berdekatan dengan daerah peka.

Kerusakan alam
Keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada usaha penyadaran semua pihak terkait, terutama penduduk setempat dan petugas pemerintah daerah yang bersangkutan. Ekowisata tidak hanya perlu memberikan fasilitas kepada wisatawan untuk menikmati pemandangan alam yang indah dari kejauhan. Namun, ekowisata juga harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengunjung untuk tinggal nyaman di tengah lingkungan yang indah itu untuk sementara waktu agar memperoleh kesan mendalam tentang lingkungan setempat.

Perencanaan dan pengelolaan yang terintegrasi memungkinkan ekowisata menjadi salah satu alternatif pengelolaan sumber daya hutan dengan meminimalisasi dampak negatifnya. Di dua sisi yang berlawanan, ekowisata yang bertujuan menarik wisatawan sebanyak-banyak untuk mendapatkan pemasukan maksimal hendaknya memerhatikan aspek perlindungan terhadap faktor keseimbangan alam dan ekosistem setempat. Dengan demikian, tidak terjadi ketimpangan antara hasil dan dampak yang terjadi di kawasan ekowisata tersebut.

Ekowisata Tangkubanparahu, jika diperhatikan serta dikelola dengan baik, bisa jadi akan menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun, jika pengelolaannya tidak memerhatikan hal-hal negatif tersebut, jangan berharap ekowisata mendatangkan keuntungan. Bisa jadi malah kerusakan alam yang akan terjadi.

Sumber: Tepas Ahmad Heryawan
Oleh: Iden Widensyah - Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan UNPAD


Read Users' Comments (0)

Menurut anda ini: 

Pembangunan Pariwisata Dinilai Kurang Berhasil

| Posted by Bang Nonki

Pembangunan pariwisata Indonesia perlu lebih terprogram dan terfokus karena selama lima tahun terakhir (2004-2009) sektor pariwisata dinilai gagal memanfaatkan stabilitas politik dan keamanan, setidaknya empat tahun pertama.
"Pemerintah dalam hal ini Menbudpar belum mampu memanfaatkan banyak momentum yang sebenarnya sangat baik bagi pertumbuhan pariwisata sepanjang 2004-2009. Yang terlihat hampir tidak ada `greget`. Ini sangat mengherankan," kata Direktur Pusat Analisis Informasi Pariwisata, Jones Sirait, di Jakarta, Rabu.
Sayangnya lagi, lanjutnya, walaupun pemerintah telah meningkatkan anggaran lebih dua kali lipat sejak 2005 untuk mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, agar tumbuhnya destinasi baru di luar Bali maupun peningkatan investasi pariwisata.
Jones Sirait menyampaikan hal itu terkait pembangunan kepariwisataan Indonesia selama lima tahun terakhir.

Menurut ahli geografi Universitas Indonesia (UI) ini, apa yang terjadi selama lima tahun terakhir, justru "double defisit" dari sisi pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, impian pengembangan destinasi baru di luar Bali tidak tercapai akibat tidak fokusnya pemerintah dalam pengembangan destinasi maupun pemasaran.
"Padahal Presiden Yudhoyono sudah memberikan `privilage` kepada kementerian pariwisata begitu besarnya, bahkan ada Inpres No16/2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yg dikeluarkan 29 Desember 2005," katanya.
Dalam banyak kesempatan, kata dia, Presiden telah membuka jalan bagi penyelenggaraan kegiatan MICE di Indonesia yg merupakan komitmen Presiden yang sangat tinggi terhadap peningkatan citra Indonesia. "Sayangnya hal itu tidak mampu dikelola dengan baik," katanya.
Dia mempertanyakan pembelanjaan anggaran pariwisata yang dilakukan Depbudpar khususnya dan negara umumnya yang tidak signifikan dengan penerimaan wisatawan. Tahun anggaran 2005 hingga 2009, Depbudpar mendapat peningkatan anggaran agresif hingga 115 persen atau dari sekitar Rp510 juta tahun 2005 menjadi lebih Rp1,2 triliun tahun 2009.
Jika ditambah dengan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah-daerah dan departemen atau institusi pemerintahan lain yang terkait dengan pariwisata, maka dalam setahun anggaran negara untuk pengembangan pariwisata atau yang berkait dengan pengembangan pariwisata, bisa mencapai Rp 6-7 triliun.
"Itu artinya subsidi yang harus dikeluarkan oleh negara untuk mendatangkan satu orang wisatawan semakin besar, bahkan `lebih besar pasak daripada tiang`. Kalau saya harus mensubsidi, misalnya, Rp2 juta untuk satu wisatawan, bukankah ini `tekor` (rugi) namanya? Itu sama dengan menyuruh orang Singapura atau Malaysia berwisata gratis ke Batam atau ke Medan," katanya.
Kemudian, neraca yang timpang dari pendapatan wisatawan asing yang masuk dengan orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri, apalagi selama ini wisatawan Indonesia ke luar negeri itu gemar belanja, sedang wisatawan asing ke Indonesia masih didominasi wisatawan yang pelit membelanjakan uang termasuk faktor murahnya biaya hidup di Indonesia.
"Ini yang saya katakan `double defisit`," katanya yang membantahkan pernyataan selama ini bahwa besarnya anggaran adalah penentu segala-galanya. Dana itu penting bahkan sangat penting tapi bagaimana dibelanjakan menjadi jauh lebih penting.
Dia mengemukakan, untuk menggerakkan roda usaha pariwisata di dalam negeri perlu tenaga ekstra kuat untuk mengampanyekan wisatawan nusantara. Hanya saja, kata Jones Sirait, Depbudpar hanya bisa menyerukan, tapi tidak pernah menyentuh persoalan paling mendasar wisatawan nusantara yaitu kemampuan keuangan masyarakat.
"Budpar tidak boleh berteriak saja lalu berharap wisatawan nusantara akan berduyun-duyun pergi berwisata. Harus ada terobosan untuk memberdayakan masyarakat, ada banyak mekanisme bisa dilakukan misalnya dengan kerjasama lintas pelaku ekonomi, perbankan dan lainnya," kata dia.
Dia juga mengingatkan, target-target penerimaan wisatawan, yakni target 10 juta wisatawan tahun 2009 dan lahirnya destinasi baru yang bisa sejajar dengan Bali. Target itu, meleset sama sekali. Hasil tertinggi yang diperoleh tahun 2008, yaitu 6 juta wisatawan rupanya juga masih banyak diragukan justru oleh para pelaku bisnis pariwisata.
Jones Sirait mengakui, persoalan pariwisata Indonesia memang kompleks, namun menteri terjebak pada hal-hal yang bukan fundamental dan masuk perangkap pragmatisme.
Dia mengingatkan, tahun 1998 Indonesia hampir setingkat dengan Thailand, Malaysia dan Singapura dalam penerimaan wisatawan, bahkan Vietnam jauh di bawah Indonesia. Namun 10 tahun kemudian, Malaysia dan Thailand sudah melesat ke angka 13-15 juta wisatawan, sedangkan Vietnam saat ini hampir mendekati perolehan Indonesia. "Kita telah kehilangan 10 tahun yang sangat berharga," katanya.
Untuk masa mendatang, Jones Sirait menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan koreksi besar-besaran dan sifatnya fundamental terhadap kegagalan pariwisata Indonesia 10 tahun terakhir ini. Menurut dia, harus ada `grand design` yang memandu mau di bawa kemana pariwisata Indonesia.
Pertama, harus dimulai dari perencanaan pariwisata dalam sebuah skenario besar, sebuah skenario yang integral dengan pengembangan transportasi, destinasi dan pemasaran. Selama ini kita tak punya desain makro atau nasional yang benar-benar bagus dan visioner. Apa pun yang direncanakan di tingkat bawahnya tidak akan berguna kalau di atasnya tidak punya panduan, katanya. Kedua, pemerintah harus fokus kepada pengembangan satu-dua destinasi baru yang didukung habis-habisan. Ketiga, pemasaran pariwisata harus total, jangan asal-asalan atau asal ada kegiatan. Keempat, budaya birokrasi harus diubah. Kelima, segera bentuk BPPI seperti diamanatkan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan dan dukung sepenuh hati.
Ia meminta kepada menteri mendatang untuk memulai dari yang sederhana tapi mendasar. "Kita butuh menteri yang cerdas, berani dan jujur. Seseorang yang punya mimpi besar dan mampu melaksanakannya mulai dari yang sederhana tapi berdampak besar. Seseorang yang berpikir integral, bukan sepotong-sepotong," katanya

 sumber : bakohumasonline

Read Users' Comments (1)Komentar

Menurut anda ini: 

MICE, Masa Depan Pariwisata Indonesia

| Posted by Bang Nonki

MICE menjadi tren dunia. Di Indonesia tren ini lebih dipusatkan di Bali tepatnya di Nusa Dua, yang seringkali menjadi tuan rumah konferensi internasional. Meskipun demikinan, ada juga beberapa kota lainnya yang dijadikan prioritas untuk menggelar suatu event seperti Batam dan Manado, kota dimana baru saja diselenggarakannya konferensi laut dunia. Dengan keberagaman pemandangan alam dan budayanya, Indonesia mampu menjadi magnet yang memikat bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan, yang lebih dikenal dengan istilah incentive.


Tren lainnya dalam industri MICE untuk wilayah Asia adalah banyaknya tempat perjudian casino, misalnya Makau. Hal ini ikut membuktikan bahwa suatu perjalanan dinas dapat sekaligus dikaitkan dengan kesenangan. Singapura sendiri dalam waktu dekat ini akan membuka komplek perjudian casino dengan pelbagai fasilitas penunjangnya. Tempat serupa dapat juga ditemukan di Malaysia.


Di Indonesia sendiri Batam telah dilegalisasi sebagai kota yang menyediakan permainan ketangkasan dan mampu menjaring wisatawan asing dari Singapura. Sebenarnya di Jakarta pada era 1960an sudah pernah ada permainan sejenis Casino yakni di Sarinah dan di Ancol. Permainan ketangkasan yang dikontrol oleh pemerintah seperti ini bisa memberikan efek positif bagi perkembangan industri MICE, yang justru tidak terpengaruh oleh krisis global keuangan. Hal tersebut tampak nyata dengan jarangnya pameran dan pertemuan yang dibatalkan. The show must go on! Pameran memang merupakan instrumen pemasaran yang penting yang tidak bisa dilepaskan pada saat krisis.

Menteri Pariwisata Jero Wacik menjelaskan kepada “Voice of Indonesia”: “Industri MICE kebal terhadap gangguan-gangguan dan jarang sekali terpengaruh dengan kenaikan harga minyak.” Maka, pariwisata MICE dapat menjadi alternatif yang menjanjikan, bilamana pariwisata biasa anjlok karena resesi atau ancaman teror. Jakarta Convention Centre (JCC) dan Jakarta International Expo (JI Expo) pada kenyataannya justru melihat sinyal positif pada kalendar agendanya dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh pameran tahunan Pekan Raya Jakarta yang mampu menunjukkan kenaikan jumlah pengunjung sebesar 13% dibanding tahun lalu. Sekitar 3,4 juta orang mengunjungi pameran retail tersebut. Angka transaksi meningkat hingga sekitar 19% dengan nilai Rp. 2,5 Triliun (sekitar 172 juta Euro).

JI Expo memiliki lahan pameran sekitar 100.000 m2 yang terbagi ke dalam 5 gedung dan lahan-lahan outdoor yang memadai untuk pameran berkelas internasional. Selain provinsi DKI Jakarta, provinsi Sulawesi Utara juga telah mengambil tindakan untuk memperbaiki infrastruktur untuk melancarkan Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado pada bulan Mei 2009 lalu. Bandara Sam Ratulangi direnovasi, gedung kongres Kawanua dibangun dan jalan penghubung antara bandara dan hotel Grand Kawanua City diperluas hingga 7,7 km. Sebagian pendapatan diperoleh dari investor perseorangan. Indroyono Soesilo, sekretaris Komite Nasional WOC dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa “jumlah investasi perseorangan di bidang konferensi hampir mencapai Rp. 1,5 triliun”. Ini menunjukkan efek multiplikator yang dimiliki MICE. Usaha wisata bisnis juga mampu membawa keuntungan di beberapa bidang lainnya seperti konstruksi, hotel, usaha kuliner, penyediaan transportasi dan sejenisnya. Peserta yang datang sudah barang tentu nantinya akan membawa devisa bagi negara. Secara umum, menurut Ralph Scheunemann dari JI Expo, volume transaksi yang terjadi di sekitar sebuah pameran dapat meraih keuntungan enam hingga tujuh kali lipat dari pameran itu sendiri. Satu studi yang dilakukan oleh Messe München membuktikan bahwa industri ini mampu meningkatkan efek-efek positif seperti pada peningkatan produksi, bursa tenaga kerja dan pendapatan pajak suatu daerah nantinya.


Direktorat MICE, Pelayan bagi industri pameran dan pertemuan

Indonesia menyadari potensi MICE dan sedang berupaya untuk memaksimalkan potensi di bidang yang sedang booming ini. Indonesia berharap mampu bersaing dengan beberapa negara besar penyelenggara pusat pameran dan pertemuan di Asia seperti Singapura, Hongkong, Makau dan Thailand. Karena itulah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mendirikan Direktorat MICE sejak dua tahun lalu. MICE tergabung di dalam Direktorat Umum Pemasaran dan berupaya mendorong dan mempromosikan pariwisata bisnis di Indonesia. Hingga kini negara kepulauan ini memiliki 33 event internasional dan berada dalam urutan ke-11 di wilayah Asia di bawah Singapura, Thailand dan Hongkong yang menempati posisi 5, 6 dan 10. Jepang berada di peringkat teratas pada tahun 2008 dengan 247 event.


2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

Japan

189

180

197

194

215

247

2

China

76

202

203

189

195

223

3

Australia

163

179

184

200

194

182

4

Singapore

85

132

124

141

120

169

5

Malaysia

64

86

58

97

92

87

6

Thailand

91

101

93

84

92

95

7

Hong Kong

41

89

98

66

72

66

8

Indonesia

24

26

38

31

36

33

9

Philippines

34

23

30

38

26

35

10

Vietnam

16

19

25

19

26

22

11

Macao

5

2

6

12

11

16


Direktorat MICE akan berperan sebagai negosiator hingga ke mancanegara, berperan aktif dalam pelbagai informasi internasional dan mempromosikan Indonesia secara intensif pada pameran-pameran di pelbagai tempat, misalnya pada konferensi iklim dunia di Bali. Direktorat ini juga menyediakan beberapa layanan bantuan lainnya seperti berperan sebagai mediator dengan kontak-kontak lainnya, mengelola kedatangan tamu, program pendampingan, perjalanan bagi peserta kongres, mengemas program budaya bahkan hingga pengadaan suvenir. Direktorat ini juga menyediakan sebuah Help Desk pada beberapa acara dan bertindak sebagai koordinator dengan instansi pemerintah yang terkait.

Meskipun demikian ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya, seperti permohonan visa bagi peserta pameran dan pertemuan mancanegara. Saat ini baru sebelas negara saja yang mendapatkan kebebasan visa. Sedangkan peserta asing lainnya harus mengurus visa untuk masuk ke Indonesia. Hongkong sendiri misalnya telah memberikan kebebasan visa bagi 170 negara. Visa-free policy seperti ini telah direncanakan di Depbudpar, tetapi sampai sekarang mengalami penolakan dari pihak imigrasi.


Dibutuhkan koordinasi dan dukungan

Penyelenggara MICE kerap kecewa atas minimnya koordinasi dan tanggungajawab yang diberikan, sehingga mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari mereka. Industri pameran merupakan tanggungjawab Departemen Perdagangan, sedangkan pertemuan, perjalanan incentive dan kongres menjadi tanggungjawab Depbudpar. Departemen Perdagangan bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia ASPERAPI, sedangkan Depbudpar bekerjasama dengan INCCA (Indonesian Congress and Convention Association).

Peraturan perundang-undangan sepertinya tidak mendukung industri MICE. Ekspor-impor perlengkapan pameran misalnya membutuhkan ijin yang rumit untuk didapatkan dan adanya beban peraturan pajak. “Pemerintah mendukung kami, namun belum 100% penuh. Kami dapat dibantu dengan kemudahan ijin misalnya“, demikian ditegaskan Edwin Sulaeman dan Yogi Wirawan dari JCC.

Menteri Pariwisata Jero Wacik ingin mempromosikan sektor ini secara lebih intensif lagi dan lebih mengembangkan potensi-potensi Indonesia di bidang MICE. Untuk tujuan tersebut, infrastruktur seperti bandara, gedung kongres dan hotel-hotel harus ditingkatkan. Karena fasilitas yang tersedia dengan lahan berkapasitas hingga maksimal 4,000 m2 tidak memadai untuk acara-acara bertaraf internasional. Menurut JCC, industri ini mengalami kemunduran sejak tahun 1990an, di mana pada saat itu Indonesia memiliki lahan terbesar di Asia Tenggara.

Untuk itu perlu adanya kebijakan yang mendukung industri MICE dan memajukan investasi, sehingga perlengkapan dan infrastruktur yang tersedia dan juga ketrampilan individu dapat ditingkatkan. Citra sebagai penyedia jasa yang baik akan menjadi aspek yang akan dipilh dalam menentukan tempat pertemuan. Perusahaan seperti JCC dan JI Expo bekerjasama erat dengan beberapa hotel dan mendukung pelanggannya dengan organisasi yang lancar. Standar keterampilan menurut Ralph Scheunemann sudah mencukupi. Begitu juga dengan adanya jenjang pendidikan S1 yang diadakan di Universitas Indonesia.

Tuntutan selanjutnya bagi industri MICE adalah adanya dukungan kepada pemerintah lokal. Misalnya pada proyek-proyek yang memerlukan biaya besar, Direktorat MICE berupaya untuk menanggung beban biaya melalui Co-Sponsoring atau Co-Marketing bersama pemerintah lokal, jelas Wakil Direktur Martini Paham. Hal ini pernah terjadi pada perhelatan Konferensi Iklim Dunia di Manado bulan Mei 2009 lalu misalnya.

Kerjasama dengan maskapai penerbangan juga masih dipertimbangkan. Di Malaysia contohnya sudah menyediakan layanan one-stop shopping. Malaysia Airlines telah mengemas satu paket yang terdiri dari penerbangan, akomodasi dan beberapa layanan penting lainnya.


Berita peledakan bom tidak mempengaruhi usaha MICE

Aksi teror yang terjadi di hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott pada tanggal 17 Juli 2009 lalu ternyata hanya membawa sedikit sekali efek bagi usaha MICE. Merujuk pernyataan dari JCC, JI Expo dan PAMERINDO serta direktorat MICE bahwa tidak ada pembatalan yang berarti sampai saat ini. Seperti terlihat pada peserta pameran dari Australia, New Zealand dan beberapa negara lainnya, yang meskipun pemerintahnya telah mengeluarkan larangan perjalanan ke Indonesia pasca ledakan, tapi mereka tetap tidak membatalkan keiikutsertaannya. Bagaimanapun juga Indonesia harus mampu mengambil tindakan-tindakan keamanan agar bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia tidak perlu merasa ragu lagi. Melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu kompetensi dalam hal manajemen event yang terus menerus, Indonesia akan mampu meningkatkan pangsa pasarnya di bidang pariwisata yang kian menjanjikan ini. Efek-efek multiplikator yang terkait akan menjadi stimulus yang baik bagi pasar Indonesia dan meningkatkan pendapatan rakyat Indonesia nantinya.


Sumber: AHK ~ German Indonesia Chamber Of Industries and Commerce



Read Users' Comments (0)

Menurut anda ini: 

Bisnis MICE untuk Bandung

| Posted by Bang Nonki

Di kalangan pebisnis pariwisata, MICE atau Meeting, Incentive, Convention and exhibition tentu saja bukan hal baru. Bisnis ini memang sudah lama dikenal sebagai sumber perolehan terbesar dari negara-negara yang mengandalkan pendapatan devisanya dari sektor pariwisata. Sehingga tidak heran jika dalam rangkaian program Visit Indonesia Year 2008 & 2009 Kementerian Pariwisata Seni dan Budaya RI pun meletakkan MICE sebagai salahsatu potensi bisnis yang sangat diandalkan.

Tapi apakah MICE juga dikenal baik oleh masyarakat luas Indonesia? Pertanyaan ini tentu perlu diuji, mengingat belum tentu 1 dari 10 warganegara Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta itu bisa bercerita banyak bila ditanya tentang MICE.


Di negara-negara tetangga seperti Jepang, China, Autralia, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Filipina, Vietnam, Macau dll, MICE sudah lama menjadi penghasil devisa negara di urutan atas. Tidak heran bila bisnis inipun selalu mendapat perhatian khusus dari masing-masing pemerintah negara tersebut, tidak saja dalam sosialisasi tetapi juga dalam upaya nyata untuk sedapat mungkin mewujudkan semua sarana dan fasilitas pendukung yang dituntut oleh pasar.

Dalam salahsatu makalah yang diterbitkan oleh Direktorat MICE Departemen Kebudayaan dan Pariwisata disebutkan bahwa yang diinginkan oleh pasar MICE dunia sebenarnya adalah Security, Pricing, Accessibility, Fresh New Destination, Infrastructure, Cultural Option dan Language. Lalu apakah Indonesia sudah mampu menampilkan semua itu dalam arti yang sebenar-benarnya?

Sampai di sini, tidak kurang dari Ketua Umum INCCA (Indonesian Congress and Convention Association), Iqbal Alan Abdullah sendiri mengakui bahwa Indonesia masih memiliki banyak ketertinggalan sehingga terlepas dari sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh semua pihak terkait, paling tidak selama 6 tahun belakangan ini, aktifitas MICE berskala internasional di negara kita masih berada di urutan ke delapan di bandingkan dengan negara-negara yang disebutkan tadi (*).

Negara

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

Jepang

189

180

197

194

215

247

2

China

76

202

203

189

195

223

3

Australia

163

179

184

200

194

182

4

Singapore

85

132

124

141

120

169

5

Malaysia

64

86

58

97

92

87

6

Thailand

91

101

93

84

92

95

7

Hongkong

41

89

98

66

72

66

8

Indonesia

24

26

38

31

36

33

9

Philippines

34

23

30

38

26

35

10

Vietnam

16

19

25

19

26

22

11

Macao

5

2

6

12

11

16

(*) Sumber: German Indonesia Chamber of Industries and Commerce


Bandung Sebagai Kota MICE
Melalui Direktorat MICE Deparsenibud, Pemerintah telah menetapkan kota-kota tujuan MICE di Indonesia yakni Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan, Batam-Bintan, Padang-Bukittinggi, Makassar, Manado, Palembang, Mataram, dan Bandung. Meskipun sebagai warga Bandung hal itu terdengar menyenangkan, namun tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa 3 kota yang disebut belakangan baru masuk dalam daftar ini terhitung sejak April 2009 lalu. Artinya, Pemerintah sendiri menganggap kesiapan Bandung untuk dijadikan kota MICE masih tertinggal dibanding 10 kota yang disebut duluan. Padahal bila ditilik dari sejarah perkembangan MICE Indonesia, sesunguhnya Bandung termasuk kota pertama yang berhasil menyelenggarakan event berskala Internasional sejenis ini melalui Konferensi Asia Afrika di tahun 1955!


Masyarakat Pariwisata Jawa Barat sendiri sebetulnya sudah sejak lama berbicara, berdebat, bahkan memohon kepada Gubernur dan Walikota untuk membantu agar bisnis MICE di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung, dapat berkembang dengan baik. Namun hal ini nampaknya masih memerlukan perjuangan dan waktu yang relatif panjang kendati sebagian besar syarat yang dituntut pasar sebagaimana disebut di atas sebetulnya sudah lama dimiliki.

Bandung dikenal aman dan hampir bebas dari berbagai isu menyangkut keamanan publik. Jumlah kamar dari 251 berbagai kelas hotel yang tersedia saat ini sudah mencapai 10.430. Bahkan pada tahun 2010 nanti diperkirakan akan terpenuhi sebanyak 13.805 - dari kebutuhan sebanyak 15.000 - dengan rata-rata pilihan harga kamar yang relatif terjangkau. Akses menuju Bandung, terutama dari Jakarta, sudah demikian baik. Dengan menggunakan jalan Tol Cipularang misalnya, hanya dibutuhkan waktu berkendaraan sekitar 2 sampai maksimum 3 jam saja. Adapun pesona wisatanya sendiri sudah tidak perlu dipertanyakan lagi terutama keindahan alamnya, kultur masyarakatnya, wisata kulinernya, keunikan fashion-nya, dll, yang bahkan sejak jaman Belanda dulu sudah menjadi magnit sangat kuat untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah termasuk dari Eropa. Karenanya tidak heran bila nickname Parijs Van Java terus melekat padanya sejak jaman baheula hingga saat ini.


Sementara itu mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung, Drs. M. Askari Wirantaatmadja mengatakan bahwa rata-rata kedatangan wisatawan - nusantara dan mancanegara - ke Bandung sudah mencapai 21.000 orang per-hari, dan jumlah itu bisa meningkat hingga 61.000 orang pada akhir pekan dan hari-hari libur nasional (pada umumnya didominasi oleh wisatawan nusantara). Disebutkan juga bahwa dari total 7,5 s/d 10 juta wisatawan yang tecatat berkunjung ke Bandung per-tahun, hanya sekitar 2,5 juta saja yang tertampung untuk menginap. Itu pun dengan length of stay (rata-rata lama menginap) kurang dari 1,7 malam per-orang.


Jika rata-rata pengeluaran setiap wisatawan ini diperkirakan sebesar Rp. 200.000 per-hari saja, tentu dapat kita bayangkan sendiri berapa besar sesungguhnya potensi PAD yang “urung terserap” dari ketidaksiapan kota Bandung untuk mengakomodir seluruh wisatawan ini.

Kendati demikian, dengan mengedepankan pertimbangan dan perhitungan-perhitungan perencanaan dan tata ruang kota Bandung sendiri, upaya ke arah penambahan jumlah kamar hotel secara masif, atau dengan kata lain membangun hotel-hotel baru secara besar-besaran, tentu saja dapat berdampak pada timbulnya masalah-masalah lingkungan yang tidak sederhana. Lihat saja apa jadinya sekarang dengan penumpukan pengunjung - terutama pada hari-hari libur - yang selalu memadati hampir semua ruas jalan-jalan kota Bandung. Hal ini sudah menjadi masalah sangat serius, namun hingga kini belum juga ada tanda-tanda akan terselesaikan.

Dengan demikian sebetulnya sekarang ini sudah tiba waktunya, terutama bagi Pemerintah Daerah dan seluruh komponen terkait untuk kommit dan dengan sungguh-sungguh membangun sekaligus menumbuh-kembangkan bisnis MICE Jawa Barat melalui seluruh potensi yang dimiliki oleh kota Bandung dan sekitarnya.


Mesin Uang Bernama MICE
Tidak banyak dari kita yang menyadari betapa besar sesungguhnya kemampuan bisnis ini mencetak uang. Usmar Salam, akademisi Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) dalam presentasinya tentang MICE pada Sumatera International Travel Fair (SITF) 2009 di Hotel Pangeran Beach, Padang, Juni lalu menyebutkan bahwa jumlah uang yang mengalir dari bisnis ini bisa mencapai 40 kali lipat lebih besar daripada leisure tourism. Usmar menganalogikannya dalam bentuk kunjungan seorang kepala negara. Jika seorang kepala negara bepergian ke luar negeri, akan ada ratusan orang yang ikut bersama rombongannya, dan secara ekonomis tentu saja ini memberikan efek positif bagi negara tujuan.


Sebagai contoh, ketika Hillary Clinton berkunjung ke Indonesia, Usmar mengamati ternyata ada sekitar 2.000 orang yang menyertainya. Menururtnya ini baru satu orang pejabat penting. Lalu, bagaimana jika ada ratusan orang penting yang berkunjung dan menginap di Bandung selama seminggu misalnya?


Leisure tourism dan MICE

Secara sederhana leisure tourism dapat diartikan sebagai perjalanan wisata untuk bersenang-senang atau singkatnya perjalanan liburan. Di Indonesia sendiri waktu terpendek yang dihabiskan wisatawan mancanegara untuk berlibur rata-rata adalah selama 7 hari sedangkan waktu terlama rata-rata adalah selama 29 hari. Dan untuk yang disebut belakangan ini biasanya mereka lakukan dengan secara teratur berpindah-pindah dari satu kota tujuan wisata ke kota tujuan wisata lainnya. Paket perjalanan wisata jenis ini popular dengan sebutan overland tour, seperti 10 Days Jawa-Bali Overland misalnya. Yakni suatu rangkaian perjalanan wisata yang dilakukan melalui darat - dengan kendaraan wisata dan pemandu wisata khusus - dari Jakarta menuju Bali melaui kota-kota seperti Bogor, Bandung, Baturaden, Wonosobo, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Bromo, Banyuwangi, dan berakhir di Bali. Di kota-kota yang tidak dapat dinikmati sambil meneruskan perjalanan biasanya mereka akan menginap antara 1, 2 sampai 3 malam hingga akhirnya tiba di Bali, di mana kemudian mereka akan menghabiskan sisa waktu liburannya sebelum kembali ke negara asalnya masing-masing.


Di luar tiket penerbangan, biaya pribadi dan extend stay di Bali, guna dapat mengikuti paket overland ini biasanya para wisatawan membayar kepada perusahaan perjalanan antara US$. 700 s/d US$. 1.000 per-orang. Jika mereka menginap di Bandung selama 2 malam dan kita berasumsi biaya perjalanan per-orang adalah US$. 100 per-hari (US$. 1.000 untuk 10 hari perjalanan), maka terlepas berapapun banyaknya wisatawan mancanegara yang sempat singgah di Bandung, total share yang diperoleh dari penyelenggaraan paket leisure tourism ini hanya US$. 200 per-orang. Sedangkan sisanya masih harus dibagi sebagai “pendapatan” untuk kota-kota berikutnya. Karenanya, katakanlah dari 2,5 juta wisatawan yang tertampung untuk menginap di Bandung tadi separuhnya terdiri dari wisatawan mancanegara. Maka potensi pendapatan dari wisatawan mancanegara ini dalam setahun kurang lebih hanya sebesar 2,5 juta wisatawan x 50% x US$. 200, atau sama dengan US$. 250.000.


Bandingkan dengan penyelenggaraan MICE. Di luar tiiket pesawat dan belanja pribadi, biasanya rata-rata biaya paket MICE berskala Internasional untuk 4 atau 5 hari penyelenggaraan bisa mencapai US$. 1.500 s/d US$. 2.500 per-orang. Dan jika penyelenggaraan ini dilangsungkan di Bandung misalnya, berbeda dengan leisure tourism yang harus mendistribusikan expenditure-nya di kota-kota yang dilalui, maka untuk MICE hampir seluruh penerimaan itu akan sepenuhnya menjadi total share bagi kota Bandung sendiri!


Bayangkan bila Bandung memiliki fasilitas penyelenggaraan MICE yang memadai sehingga mampu mengakomodir 2.000 s/d 5.000 orang untuk sekali event Internasional. Maka dalam kurun waktu 4 s/d 5 hari saja setidaknya akan terdistribusi dana di seputar kota Bandung sekitar US$. 1.500 x 2.000 peserta, atau sama dengan US$. 3.000.000. Bayangkan juga jika kejadian serupa berulang cukup 3 kali dalam setahun, berapa besar kira-kira dana yang dapat disumbangkan untuk PAD?


Oleh: Deni Drimawan.

Read Users' Comments (0)

Menurut anda ini: 
Subscribe to: Posts (Atom)